Tantangan Para Peneliti Ilmu Kebumian di Aceh Dalam Memaknai Paradigma Ketangguhan Menghadapi Bencana Alam

Awal november 2015, saya berkesempatan untuk menghadiri dan berpartisipasi pada konferensi pasifik mengenai rekayasa gempa (Pacific Conference on Earthquake Engineering) di Sydney, Australia. Dua ratus dua puluh makalah berkaitan dengan gempa bumi disajikan. Lebih dari 500 ahli dibidang gempabumi, rekayasa gempa dan ilmu-ilmu terkait lainnya hadir. Selama mengikuti konferensi tersebut saya sangat tertarik dengan topik yang dibawakan oleh salah satu pembicara utama yaitu Profesor nakashima. Beliau berbicara tentang program ketangguhan dalam menghadapi bencana alam (resilience against natural disasters) dalam yang dicanangkan Jepang pasca gempa bumi Tohoku 2011. Profesor nakashima mengemukakan penggunaan istilah ketangguhan (resilience) dalam bidang ilmu yang terkait dengan bencana alam semakin gencar sejak gempa Tohoku 2011. Salah satu hal yang menarik, yang tidak pernah terlintas dalam pikiran saya sebelumnya adalah penjelasan makna resilience dalam kontek ilmu rekayasa terkait bencana alam adalah adanya parameter waktu yang berperan dalam paradigma ini. Jika diilustrasikan dalam wujud bangunan fisik, maka ketahanan struktur (resilient structure) adalah bangunan yang dapat dihidupkan kembali fungsi-fungsi dasarnya dalam waktu yang secepat-cepatnya setelah terkena dampak dari sebuah bencana alam. menurut Resilient Design Institute (RDI), resilience adalah kemampuan untuk beradaptasi akibat perubahan kondisi dan mempertahankan atau mendapatkan kembali fungsi dasarnya ketika terkena gangguan. Atau dalam kata lain, resilience adalah kemampuan untuk bangkit kembali setelah gangguan terhenti.

Dalam situasi yang serba cepat seperti sekarang ini, kemampuan untuk bangkit kembali (resilience) ini, termasuk bangkit setelah terkena bencana, diharapkan pulih secara cepat. Pengalaman dari proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh akibat bencana tsunami 2004 menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi semua kalangan yang terlibat, termasuk para peneliti ilmu kebumian Aceh. Para peneliti ilmu kebumian Aceh sebaiknya dapat mendukung paradigma baru ini. Salah satu bentuk dukungan yang dapat diberikan oleh peneliti yaitu kesiapan dalam memberikan data-data dan karakteristik dinamik bawah permukaan tanah (sub-surface) di Aceh kepada para pengambil keputusan jika sewaktu-waktu diperlukan. namun demikian terdapat beberapa tantangan penelitian kondisi bawah permukaan tanah Aceh dalam mendukung resilience against natural disasters antara lain:

  1. Tidak adanya akses untuk mendapatkan data gempa kuat (strong motion data)

Berdasarkan pengalaman saya pada usulan penelitian investigasi perilaku dinamik tanah lunak Kota Banda Aceh pada tahun 2012, terdapat kesulitan mendapatkan strong motion data yang tercatat di Stasiun mata Ie, Aceh Besar. Ketiadaan  data ini membuat kajian yang dilakukan oleh peneliti didasarkan pada data gempa sintetik (hasil simulasi) yang terkadang akan memberikan hasil yang berbeda dari data faktualnya, khususnya jika simulasi yang dihasilkan tidak melalui proses validasi yang selayaknya. Tidak adanya akses pada data gempa kuat aktual juga akan menghambat upaya dalam membuat data sintetik gempa dalam kontek tatanan geologi Aceh, karena validasi dari data sintetik gempa yang dihasilkan tidak dapat dilakukan.

  1. Tidak terkelolanya data bawah permukaan (sub-surface data) dalam satu payung

Pasca bencana gem pabumi dan tsunami 2004 telah banyak penelitian bawah-permukaan yang dilakukan di Aceh melalui berbagai uji lapangan seperti uji pemboran, uji CPT (cone penetration test) atau uji sondir dan seismic. namun data-data hasil uji tersebut tersebar ke berbagai institusi, lembaga, perusahaan dan perorangan yang seringkali sulit untuk diakses kembali oleh para peneliti lain yang ingin melakukan kajian lebih mendalam. Data-data tersebut bukan hanya tersebar secara sektoral tetapi juga tersebar secara spasial di tingkat nasional atau bahkan lebih dari itu.

  1. Minimnya kajian paleoseismik

Katalog data gempa yang tercatat secara  instrumen di Aceh tergolong sangat baru. Untuk dapat melengkapi katalog data gempa Aceh ini diperlukan upaya lain seperti kajian paleoseismik. Saat ini kajian paleoseismik yang dilakukan di Aceh masih sangat minim dan bersifat regional yang mencakup kawasan sangat luas dan menitikberatkan pada gempagempa sangat besar di kawasan lepas pantai.  Sementara kajian pada gempa-gempa  menengah hingga kuat yang bersumber di darat masih sangat kurang.

  1. Belum adanya kajian microzonasi

Dalam upaya pengembangan lahan  di kawasan rawan bencana, microzonasi merupakan langkah awal yang tepat. Kajian microzonasi dapat menjadi pijakan bagi para perencana perkotaan dan pengambil kebijakan dalam menentukan penggunaan dan pemanfaatan lahan. Disamping itu, data microzonasi ini juga dapat dijadikan acuan oleh para pakar perencana untuk mendesain bangunannya secara tepat. Pada kondisi darurat setelah gempa, data microzonasi berguna dalam memetakan kawasan-kawasan yang diperkirakan relatif aman dari gempa-gempa susulan. Kota Banda Aceh sebagai pusat pemerintahan Provinsi Aceh sudah selayaknya memiliki kajian microzonasi ini.  Tuntutan untuk membangun masyarakat Aceh yang tangguh dalam menghadapi bencana alam sudah menjadi keharusan. Para peneliti bawah permukaan (sub-surface researchers) Aceh harus mendukung segala upaya untuk menciptakan masyarakat tangguh menghadapi bencana alam khususnya gempa bumi. Para peneliti dapat mulai dengan mengakses semua data yang berkaitan dengan bencana alam di Aceh seperti strong motion dan sub-surface data Aceh. Kajian paleoseismic dan kajian microzonasi perlu digiatkan untuk kawasan-kawasan padat penduduk seperti Kota Banda Aceh. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? dan kalau bukan kita, siapa lagi? (***)