Kerja Sama Selatan-Selatan dan Cita-Cita Pengurangan Risiko Bencana

Oleh: Muhammad Dirhamsyah dan Hendra Syahputra

NEGARA-negara di dunia semakin memperhatikan program-program penyelamatan lingkungan. Salah satunya melalui program Kerja Sama Selatan Selatan (KSS). Program ini merupakan manifestasi kerja sama antarnegara berkembang yang didasarkan pada prinsip-prinsip antara lain, solidaritas, nonkondisionalitas, mutual benefit dan non-interference. Sebagai negara berkembang yang memiliki potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, serta berbagai keunggulan dalam ekonomi dan politik internasional, Indonesia telah menjadi bagian penting dalam Kerja sama Selatan–Selatan.

Pada bulan September 2008, UNDP telah mengalokasikan dana siap pakai sebesar US$ 3 juta untuk program Kerja sama Selatan–Selatan yang melibatkan Indonesia dan Sri Lanka sebagai negara pilot di Asia untuk mendorong kerja sama regional di bidang tata pemerintahan daerah, partisipasi masyarakat, pembangunan ekonomi lokal, serta peningkatan akses pelayanan sosial khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan. Kepercayaan yang diberikan kepada Indonesia sebagai negara pilot merupakan bukti strategisnya posisi Indonesia dalam kerja sama Selatan-Selatan.

Hubungan Indonesia dengan sesama negara berkembang telah berkembang bukan saja pada bidang ekonomi dan politik, tetapi juga telah mencakup bidang-bidang teknis dan fungsional. Indonesia berpartisipasi aktif dalam Global Platform for Disaster Risk Reduction yang telah berlangsung sebanyak dua kali di Jenewa, Swiss, yaitu sesi pertama pada bulan Juni 2007, dan sesi kedua pada bulan Juni 2009. Forum yang diinisiasi oleh Kerja sama Selatan–Selatan ini merupakan wadah berbagi informasi dan bertukar pengalaman dalam pencegahan dan penanganan bencana alam. Pengalaman Indonesia dalam penanganan bencana tsunami dan gempa bumi yang terjadi secara beruntun merupakan modal yang dapat dibagikan kepada sesama negara berkembang dalam rangka mendukung peningkatan citra positif.

Afiliasi Indonesia melalui Kerja sama Selatan–Selatan untuk manajemen mitigasi bencana sebelumnya telah berlangsung melalui inisiatif Indonesia bersama-sama Non Alignment Movement Center for South-South Technical Cooperation (NAM CSSTC) yang didukung oleh UNESCAP dan Pemerintah Jerman untuk menggelar loka karya Project on South-South Cooperation for Tsunami and other Disasters Risk Management. Inisiatif ini didukung oleh 10 negara di Asia Pasifik, yaitu Bangladesh, China, Fiji, India, Indonesia, Iran, Maldives, Filipina, Srilanka dan Thailand. Pada akhir tahun 2008, lima negara yaitu Laos, Mynmar, PNG, Timor Leste dan Vietnam ikut bergabung. Indonesia menjadi sekretariat ad interim untuk kerja sama 15 negara tersebut. Berbagai kegiatan telah dilakukan, antara lain lokakarya keterkaitan antara adaptasi perubahan iklim dengan “risk disaster reduction” dan strategi untuk mendorong efektivitas kemitraan untuk mengembangkan Regional South-South Cooperation Mechanism. Untuk kegiatan tersebut, telah diidentifikasikan sejumlah inisiatif dan area prioritas di bawah kerangka Hyogo Framework of Action. Pada inisiatif tersebut, Indonesia menjadi focal point proyek Human Resources Development. Bekerja sama dengan Pusat Riset Tsunami dan Mitigasi Bencana Universitas Syah Kuala, Pemerintah Indonesia dan NAM CSSTC menjajaki kerja sama dengan Global Facility for Disaster Reduction and Recovery (GFDRR) South-South Cooperation Program World Bank.

Kerja sama Selatan-Selatan adalah suatu bentuk alternatif kerja sama pembangunan untuk konteks middle income country pada level yang lebih rendah seperti halnya kondisi Indonesia. Komitmen Indonesia untuk berperan dalam Kerja sama Selatan-Selatan juga ditunjukkan dengan masuknya topik Kerja sama Selatan- Selatan dalam Jakarta Commitment Aid for Development Effectiveness yang ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia dan segenap partner pembangunan pada awal tahun 2009. Posisi Indonesia relatif strategis untuk melakukan kerja sama tripartite dengan negara maju sebagai donor, negara berkembang sebagai penerima bantuan, dan Indonesia sebagai katalisator kerja sama tersebut baik dalam memberikan dukungan teknik maupun finansial.

Melalui keanggotaannya dalam berbagai fora internasional, seperti Kelompok 77 dan China, Gerakan Non Blok (GNB), G-15, D-8, ASEAN, New Asia Africa Strategic Partnership (NAASP), dan forum KSS lainnya di bawah PBB, Indonesia senantiasa berupaya mendorong KSS seraya mendesak negara maju untuk memenuhi komitmen Official Development Assistance (ODA)-nya. Dalam forum Kelompok 77 dan China misalnya, KSS mendapatkan tempat tersendiri di antara negara anggota, hal ini ditandai oleh adanya penyelenggaraan South Summit (KTT Selatan-Selatan), yang hingga saat ini telah diselenggarakan sebanyak dua kali yaitu di Havana, Kuba, tahun 2000, dan di Doha, Qatar, tahun 2005. Hasil KTT Selatan ke-2 di Doha berupa Doha Declaration dan Doha Plan of Action. Deklarasi Doha memuat berbagai isu dimensi pembangunan yang menjadi agenda internasional antara lain penguatan multilateralisme termasuk kerja sama regional dan antarkawasan seperti New Asia Africa Strategic Partnership (NAASP), dialog antarperadaban, good governance, masyarakat madani, lanskap baru ekonomi internasional, transfer teknologi, dan reformasi PBB.

Sedangkan Doha Plan of Action memuat rencana aksi untuk untuk menindaklanjuti komitmen negara anggota yang telah tercakup dalam Havana Plan of Action yang dihasilkan KTT Selatan-Selatan ke-1 di Havana. KTT Selatan-Selatan ke-3 akan dilaksanakan tahun 2010 di kawasan Afrika. Pada kesempatan High Level United Nations Conference on South-South Cooperation, di Nairobi, Desember 2009 untuk memperingati 30 tahun Buenos Aires Plan of Action, juga telah dibahas kemajuan yang telah dicapai KSS sejak diadopsinya Buenos Aires Plan of Action. Nairobi Outcome Document yang dihasilkan Konperensi ini antara lain berisi pengakuan bahwa KSS telah berhasil mendukung pertumbuhan ekonomi dalam pembangunan di negara berkembang, menyambut baik berbagai inisiatif tingkat nasional dalam pelaksanaan KSS, mendesak negara donor untuk mendukung pembiayaan program KSS dan perlunya PBB memainkan peran aktif dalam memajukan KSS. Selanjutnya, Nairobi Outcome Document akan menjadi arahan KSS di masa-masa yang akan datang.[mds-hsp]