Bencana adalah Wajah Kita

Oleh: Hendra Syahputra dan Nani Eliza

Kejadian bencana di tsunami di Mentawai dan letusan Gunung Sinabung, di Sumatera Utara dan Gunung Merapi di Daerah Istimewa Yogyakarta seakan semakin menunjukan ketegasan dan kebenaran teori para ahli bahwa Indonesia adalah negeri yang sangat rawan bencana. Rawan karena Indonesia secara geologis diapit tiga lempeng bumi yang berpotensi gempa. Yakni lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Implikasinya hampir semua daerah di Indonesia sangat rawan gempa dan tsunami.
Daerah-daerah yang sangat rawan gempa itu meliputi wilayah yang sangat luas mulai selatan Pulau Sumatra, selatan Pulau Jawa, selatan Pulau Bali, hingga Kepulauan Maluku. Bahkan, disisi lain, wilayah Indonesia juga dilingkari rangkaian gunung berapi aktif yang siap memuntahkan letusan dahsyatnya.

Teori tentang kerawanan Indonesia secara geografis dan geologis itu telah diketahui sejak lama, tidak saja oleh para ahli, tetapi juga pemerintah dan masyarakat. Namun, common sense (akal sehat) itu berhenti di level akal sehat dan tidak memiliki kaitan apa pun di level kebijakan pemerintah
Karena itu, setiap kali terjadi bencana alam, kita selalu kelabakan, kocar-kacir, keteteran, kaget, dan lamban. Bencana tsunami di Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah fakta terbaru yang menunjukkan bencana demi bencana terus terjadi, tetapi kita lalai dengan antisipasi. Bukan karena ketidaktahuan, melainkan ketidakpedulian yang berlindung di balik kekurangan uang. Padahal di balik itu, kerakusan dalam pengelolaan dana dan kebijakan berkecamuk dari pusat hingga daerah.

Terkesan, kita sangat cepat dan senang bereaksi setelah bencana terjadi. Setelah itu, melupakannya hingga terjadi lagi bencana dengan jumlah korban jiwa lebih besar lagi. Besarnya jumlah korban tewas dan hilang serta penanganan pascabencana yang buruk di Mentawai adalah pelajaran mahal. Ini menjadi saksi bahwa hak atas keamanan dan keselamatan warga negara telah diabaikan.
Bukankah, kita sebagai warga negara, sesungguhnya, memiliki hak untuk selamat dan terlindung dari segala bentuk bahaya, risiko, kecelakaan, dan kerugian yang timbul dari bencana. Kebijakan mitigasi bencana, yang mestinya dilakukan secara substansial dan masif oleh pemerintah melalui pembuatan dan penerapan kebijakan, harus benar-benar dijalankan sebagai upaya dari semangat dan cita-cita pengurangan risiko bencana dan bukan dijalankan sebagai bagian dari image building.

Bencana dan Wajah Kita
Merujuk kepada kejadian tsunami yang terjadi di Mentawai pada Senin 25 Oktober 2010 lalu dengan kekuatan 7,2 skala richter (SR), telah menimbulkan dampak yang berat bagi daerah Mentawai dan sekitarnya. Tak kurang dari 449 orang telah dinyatakan sebagai korban tsunami dan 96 orang lainnya dinyatakan hilang (Kompas 31 Okt 2010). Belum lagi dampak psikologis yang mendera warga Mentawai, yang tentu saja takkan mudah hilang dalam waktu yang singkat.
Walaupun kita sudah menyiapkan sistem peringatan dini melalui pelampung tsunami buoy yang telah dipasang di beberapa daerah lepas pantai termasuk salah satunya di perairan antara pulau Siberut Mentawai dengan pantai Sumatera Barat, untuk memberikan peringatan melalui teknologinya kepada kita semua tentang akan terjadinya tsunami, namun karena keterbatasan alat tersebut ditambah lagi jaringan komunikasi daerah terpencil yang belum memadai, kitapun kembali terpana melihat kenyataan bahwa akhirnya tsunami kembali merenggut begitu besar nyawa umat manusia.

Kita tentunya tidak dapat hanya menyandarkan harapan pada buoy untuk sebuah peringatan yang dahsyat, dikarenakan keterbatasan buoy tersebut terhadap kerusakan, perubahan posisi, vandalisme dan lain sebagainya. Kita perlu menyiapkan kajian alternatif lain untuk mendukung sistem peringatan dini melalui kajian kultur masyarakat Indonesia, tentang kearifan lokal peringatan dini tsunami yang dapat dipahami secara menyuluruh dalam sebuah wilayah budaya masyarakat.
Bahkan dalam berita yang dirilis Harian Kompas, 24 November yang lalu (“buoy” Perlu Diperkuat Teknologi Cadangan), Isman Tony Justanto, Direktur Mitigasi Bencana Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), dan Wahyu Pandoe, Koordinator Desain, Pemeliharaan dan Operasi Sistem Peringatan Dini Tsunami, mengatakan untuk memastikan peralatan pendeteksi kegempaan dan tsunami berfungsi baik, sepatutnya ada teknologi cadangan. Vandalisme yang dilakukan sekelompok orang terhadap peralatan pendeteksi seperti itu, sebagaimana yang terjadi selama ini, perlu diminimalisasi.

Tony berpendapat, tidak berfungsinya buoy yang diletakkan di sekitar Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, karena transmiter atau pengirim sinyalnya tidak berfungsi. ”Ada beberapa bagian penting untuk transmisi sinyal hilang. Itu sebabnya tsunami tidak terdeteksi,” katanya.

Buoy, sebagai bagian penting dalam sistem pendeteksi dini tsunami di Indonesia (InaTEWS), telah beberapa kali hilang dari lokasi pemasangannya. Wahyu mencatat, tiga kali buoy yang telah terpasang di sekitar Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur, hilang dicuri. Begitu pula di Banda Naira, Maluku, dan Kepulauan Mentawai.

Masalah lain yang juga dinilai perlu ditangani—terkait pendeteksian bencana gempa dan tsunami—adalah kerusakan yang mungkin tidak diakibatkan oleh manusia. ”Masalah pengiriman data yang tidak sesuai dengan strategi yang telah dirancang para peneliti juga harus segera diselesaikan.

Dalam kaitan ini, BPPT memang tengah merancang penggunaan kabel bawah laut untuk mempercepat pengiriman informasi berupa sinyal yang dihasilkan buoy ke pusat data di Jakarta. Penggunaan kabel bawah laut dimaksudkan untuk mengurangi jeda waktu yang terjadi karena tingkat kerapatan antar-buoy yang masih cukup jauh. Penggunaan mercusuar, kata Wahyu lagi, juga dimungkinkan untuk mempercepat pengiriman data tersebut. Rencananya BPPT akan merealisasikan program itu mulai tahun 2011.

Berbagi Pengetahuan
Pada saat gempa dan tsunami Aceh tahun 2004 lalu, di wilayah Kabupaten Simeulue lebih dari 1.700 rumah hancur tersapu tsunami, akan tetapi jumlah korban jiwa yang meninggal adalah 6 jiwa. Apabila diperkirakan di Pulau Simeulue rata-rata penghuni satu rumah adalah 5 jiwa, maka jumlah total manusia yang rumahnya diterjang tsunami adalah lebih dari 8.500 jiwa atau sekitar 10% dari total jumlah penduduk Kabupaten Simeulue. Hal ini berarti pada saat tsunami itu ada proses evakuasi besar-besaran dalam kurun waktu kurang dari 10 menit secara serempak di seluruh wilayah pantai Pulau Simeulue yang panjang garis pantainya mencapai 400 km. Mengingat bahwa infrastruktur telekomunikasi di Kabupaten Simeulue sangat terbatas maka peristiwa mobilisasi massa tersebut adalah peristiwa yang luar biasa.

Kejadian serupa itu hanya dapat dilakukan oleh sebuah pemahaman bersama yang kuat dengan persepsi yang sama terhadap satu objek tertentu. Sehingga pada saat kejadian yang sangat genting hal ini telah menjadi pengetahuan umum yang merata, yang dengan hanya satu sandi tertentu yang diucapkan maka hal tersebut akan menjadi gerakan massa yang sangat masif yang bergerak dengan kecepatan tinggi secara bersama-sama, walaupun mereka berada pada daerah yang terpisah-pisah.

Masyarakat Simeulu bukanlah masyarakat yang hidup dengan segala kecanggihan teknologi, namun mereka hanyalah masyarakat sederhana yang tinggal di pelosok daerah seperti halnya Mentawai. Namun, kearifan lokal yang berkembang di tengah-tengah kehidupan mereka, sejak kejadian tsunami menghantam daerah tersebut di tahun 1907, telah memberikan sebuah pelajaran yang sangat berharga bagi mereka untuk lebih siap menghadapi kejadian-kejadian serupa pada masa-masa berikutnya, termasuk pada saat kejadian tsunami 2004 lalu.

Kearifan lokal smong tersebut merupakan salah satu bukti nyata betapa teknologi tidak boleh dijadikan acuan utama yang dapat memberi peringatan kepada masyarakat ketika terjadi bencana. Keseragaman persepsi masyarakat tentang bencanalah yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan sehingga mereka mempunyai pemahaman yang sama tentang bencana tersebut dan apa yang harus dilakukan ketika bencana terjadi.
Pengalaman dari bencana Merapi Yogya merupakan salah satu kasus yang patut mendapat perhatian serius karena gagalnya pemerintah dan pihak-pihak terkait memberikan pemahaman kepada para masyarakat di sekitar Merapi untuk segera melakukan evakuasi ke tempat yang lebih aman yang menyebabkan bertambahnya jumlah korban jiwa yang mencapai 250 orang.

Kejadian ini seharusnya tidak terjadi seandainya masyarakat telah mempunyai keseragaman persepsi dimaksud dan pemerintah dan pihak-pihak terkait melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tersebut secara berkala dan terstruktur sehingga pengalaman-pengalaman yang telah ada benar-benar dapat dijadikan pelajaran untuk menghadapi kejadian pada masa-masa berikutnya.
Perlu kita ingat bahwa Tuhan telah menciptakan alam ini dengan begitu sempurna. Dengan segala keindahan dan kekayaan alamnya dan menjaga keseimbangannya melalui kejadian-kejadian bencana yang tidak dapat kita tolak namun tentunya dapat kita pelajari dan kita jadikan pelajaran untuk kemudian kita dapat mengurangi dampaknya.

Bencana-bencana yang begitu beragam tersebut merupakan cerminan wajah kita yang perlu kita amati perubahannya setiap saat. Banyak sekali hikmah yang bisa kita petik jika kita tidak lagi acuh dan lalai dengan keadaannya dengan mengambil pembelajaran dari setiap kejadiannya. Pemerintah dan warga negara harus terus belajar dan selalu siap siaga menghadapi segala risiko yang mungkin ditimbulkan oleh bencana-bencana tersebut dengan bersama-sama memikirkan bagaimana mengelola bencana tersebut secara bijak dan proporsional sehingga dampak yang akan ditimbulkannya dapat diminimalisir.

Dengan belajar dari kearifan lokal smong yang dimiliki Simeulu, misalnya, juga kearifan-kearifan lokal lain yang telah tergali sebelumnya, semoga kita dapat menjadikan bencana-bencana sebelumnya sebagai sebuah cermin besar untuk kita berkaca dan mengambil pembelajaran dalam menghadapi bencana-bencana di masa yang akan datang. Mari melihat sekitar kita, melihat wajah kita.